Kanwil Kemenkumham Jateng Verifikasi Tiga WNA Pemohon Kewarganegaraan

Kanwil Kemenkumham Jateng Verifikasi Tiga WNA Pemohon Kewarganegaraan

Baca juga: Dahlan Pido: Etika Berbangsa di TAP MPR  RI No. VI/MPR/2001

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan uji wawancara kepada 3 (tiga) Calon Pewarganegaraan Indonesia di ruang Bima Kantor Wilayah, Rabu (13/03).

Langkah ini merupakan bagian dari pemberian layanan Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia yang diajukan oleh Warga Negara Asing.

Baca juga: Kemenkumham Jawa Tengah Raih Penghargaan Terbaik I dalam Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 Untuk Kategori Provinsi Besar

Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto, memimpin sekaligus membuka kegiatan.

Hadir sebagai pewawancara, Perwakilan dari Polda Jawa Tengah, Perwakilan dari Dinpermadesdukcapil Provinsi Jateng, Pewakilan Kanwil Kemenag Jateng, Perwakilan dari Kanwil DJP Jateng, serta Dinkes Provinsi Jateng.

Baca juga: Pastikan Keamanan Lingkungan, Bripka M. Nasirin Sambangi Warga Binaan dengan Door-to-Door

Adapun, 3 pemohon pewarganegaraan adalah Ka Chi Yeung WNA berkewarganegaraan Hongkong, Mirna Unisia Purwanto WNA berkewarganegaraan Inggris, dan Yasmeen Abdullah WNA berkewarganegaraan Yaman.

Dalam pelaksanaannya, pemohon diajukan pertanyaan dengan metode wawancara berupa pemahaman Pancasila, Presiden, sejarah Indonesia serta Bendera Merah Putih. 

Baca juga: Ditjenpas-Kemenkumham Jateng bersama YPP Gelar Monev Implementasi Modul Bimbingan Lanjut untuk Klien Kasus Terorisme

Seluruh proses wawancara ini menggunakan bahasa Indonesia yang juga dilakukan untuk menilai pemohon dapat berbahasa Indonesia dengan baik.

Baca juga: Kapuspen TNI: Sidang Perkara Praka RM Digelar Terbuka

Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, menyampaikan bahwa proses wawancara ini nantinya menjadi dasar penilaian proses pewarganegaraan.

“Wawancara ini untuk mengetahui latar belakang pemohon dan diharapkan orang tersebut bisa berkontribusi bagi Indonesia dan tidak menyumbangkan masalah bagi negara, ” ujar Anggiat menjelaskan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Agustinus Yosi, Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum Widya Pratiwi, serta Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian Mohamad Sungeb.

Sebagai informasi, Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui proses pewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. 

Pada pasal 8, disebutkan bahwa Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan, salah satunya wawancara ini.

Baca juga: Menuju WBK 2024, Rutan Surakarta Bangun Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas